Di media sosial viral sedan Mercedes-Benz (Mercy) berlaku arogan di jalan raya. Mercy tersebut terlihat menggunakan pelat nomor dinas TNI. Dipastikan, Mercy itu memakai pelat dinas palsu.
Dalam video yang beredar, mobil Mercy melaju ugal-ugalan. Di narasinya, mobil pelat dinas TNI dengan nomor 6583-00 tersebut juga menghalangi mobil di belakangnya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Antasari, Jakarta Selatan.
Dikutip detikNews, Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah mengatakan Mercy itu menggunakan pelat dinas palsu. Menurutnya, pelat nomor tersebut tidak terdaftar di data resmi TNI. Mobil Mercy tersebut bukan mobil dinas pejabat TNI dan pelat nomor tersebut palsu.
“Setelah dicek, nomor pelat 6583-00 tidak terdaftar dalam data resmi TNI, dan kendaraan jenis Mercy S300 tidak dimiliki (bukan mobil dinas pejabat TNI). Sehingga dapat dipastikan bahwa pelat tersebut palsu,” ujar Mayjen Freddy.
Freddy menyesalkan adanya pihak yang memalsukan hingga menggunakan atribut TNI secara tidak sah bahkan melakukan tindakan tidak patut di jalanan. Menurutnya, tindakan tersebut merugikan citra TNI.
“TNI sangat menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggunakan atribut TNI secara tidak sah dan merugikan citra institusi,” tuturnya.
Kenapa Banyak yang Palsukan Pelat Dinas?
Menurut praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, penggunaan pelat dinas palsu kemungkinan dimanfaatkan agar mendapat prioritas di jalan.
“Ada beberapa jenis kendaraan yang digunakan oleh pihak TNI/Polri sebagai alat transportasi kedinasan dan beberapa dilengkapi alat bantu seperti strobo, pelat nomor dan warna khusus. Masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini banyak memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kelancaran di jalan umum, sehingga segala cara dilakukan supaya tidak kena macet, menerobos barikade dan lain-lain,” kata Sony kepada detikOto, beberapa waktu lalu.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Sony mengingatkan bahwa petugas resmi mendapatkan fasilitas tersebut karena dalam rangka tugas negara, bukan asal-asalan. Kalau diikuti masyarakat sipil, belum tentu tahu aturan dan tujuannya.
“Sehingga justru akan mencoreng institusi negara dan bahkan bisa membahayakan lalu lintas,” sebutnya.
“Jadi banyak masyarakat yang tidak paham dalam melihat dan memahami, sehingga mencontoh yang tidak benar. Pesan saya, mulailah disiplin dari diri sendiri, bukan mencontoh dari yang tidak baik,” katanya.
