Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia merespons permintaan maaf Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) ke mitra driver di Indonesia. Permintaan maaf tersebut merupakan buntut pemberian bantuan hari raya (BHR) yang masih belum optimal.
Menurut Raden Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia, Kemenaker sepatutnya tak meminta maaf soal kacaunya program BHR kemarin. Sebab, menurut dia, bantuan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab aplikator.
“Tidak sepantasnya Kemenaker meminta maaf atas carut marut BHR karena memang BHR ini sebenarnya masih di luar wewenang regulasi Kemenaker, seharusnya yang meminta maaf adalah pihak perusahaan aplikasi bukan pihak pemerintah,” ujar Igun kepada detikOto, Selasa (13/5).
“Adanya pihak-pihak dari oknum kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan perusahaan aplikasi yang kami sebut sebagai kelompok binaan aplikator telah membuat kisruh mengenai BHR karena membela kepentingan perusahaan aplikator dan kelompoknya sendiri,” tambahnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Menurut Igun, pihaknya dan mayoritas driver ojol di Indonesia tak pernah menjadikan BHR sebagai tuntutan utama. Bantuan tersebut, menurut dia, hanya sebatas bonus. Sementara tuntutan yang menjadi prioritas ‘pasukan hijau’ adalah mengurangi potongan aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.
“Kami Garda mendukung langkah persuasif Kemenaker yang sudah berupaya menyerap aspirasi dari kelompok manapun dengan bijak dan bertanggung jawab agar ojol bisa mendapatkan hak dan keadilan walaupun belum optimal,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker RI), Yassierli menyampaikan permintaan maaf ke driver ojek online (ojol) di Indonesia. Perkaranya, pemberian bantuan hari raya (BHR) saat Lebaran kemarin belum berjalan optimal.
Yassierli mengatakan, perumusan kebijakan BHR dilakukan terburu-buru. Sebab, dalam prosesnya, aturan tersebut sangat dikejar-kejar waktu. Namun, dia mengaku akan melakukan evaluasi.
“Saya juga mohon maaf kalau BHR kemarin saya dan Pak Wamen itu belum optimal, tapi dari awal saya sudah sampaikan kita harus maju,” kata Yassierli di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, pekan lalu.
Yassierli mengatakan pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan perusahaan transportasi online. Menurutnya, peluang mencairkan BHR akan semakin berkurang bila pemerintah tak segera membuat kebijakan.
