Anggota DPR RI mendapatkan pelat nomor khusus untuk kendaraannya. Namun, ada indikasi pelat nomor khusus anggota DPR dipalsukan. Tapi, kenapa pelat nomor anggota DPR harus dibedakan?
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD), Agung Widyantoro, mengatakan diduga banyak pelat nomor anggota DPR RI yang dipalsukan. Untuk itu, Agung meminta aparat penegak hukum (APH) menindak tegas jika terjadi dugaan pemalsuan pelat nomor atau TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) khusus bagi anggota DPR RI.
“Banyak laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemalsuan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Oleh karena itu, kami minta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk menindak tegas jika terjadi dugaan pemalsuan TNKB yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Agung dikutip dari situs resmi DPR RI.
Lantas mengapa pelat nomor DPR harus berbeda? Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, mengungkapkan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi anggota DPR RI bukanlah untuk gaya-gayaan atau fasilitas yang istimewa.
“Perlu kami jelaskan, bahwa TNKB khusus pimpinan dan anggota DPR ini bukan semata untuk gaya-gayaan. Melainkan sebagai pengawasan publik terhadap anggota DPR. Artinya, ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka melalui TNKB Khusus ini akan mempermudah proses identifikasi untuk kemudian dilakukan penerapan sanksi hukum,” ujar Imron dikutip dari situs resmi DPR RI.
Menurutnya, pelat nomor khusus untuk pimpinan dan anggota DPR RI merupakan salah satu bentuk hak protokoler yang diatur di dalam UU MD3, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2024.
Meski begitu, penggunaan pelat nomor khusus ini juga harus diiringi dengan peningkatan kinerja. Karena itu, TNKB khusus ini sejatinya berfungsi sebagai pengawasan publik terhadap anggota DPR RI. Sehingga, pihaknya berharap dapat lebih meningkatkan kinerja dan tanggung jawab anggota DPR RI.
“Kami menyadari bahwa perkembangan zaman yang semakin dinamis menempatkan kinerja kelembagaan DPR RI dalam ruang yang terbuka. Mata publik dengan mudah memberikan sorotan dan persepsi sesuai dengan pemandangan yang tampak oleh mereka. Mahkamah Kehormatan DPR RI tentu saja berkepentingan untuk menjaga kehormatan dan citra baik kelembagaan DPR RI tersebut,” tuturnya.
