Istana buka suara soal gabungan ojek online (ojol) se-Indonesia yang protes upahnya dibabat aplikator. Mereka berjanji akan menjadi jembatan atau penghubung antara mitra driver dan perusahaan penyedia aplikasi.
Sebagai catatan, gabungan ojol se-Indonesia sebelumnya menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. Mereka protes potongan aplikasi terlalu besar, yakni lebih dari 20 persen. Mereka mendesak angkanya direvisi menjadi hanya 10 persen.
Berkaitan dengan itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengaku akan mencari titik temu mengenai permintaan ojol tersebut. Sebab, semuanya harus ada hitung-hitungannya.
“Kita sedang berusaha menjembatani, mengkomunikasikan antara aplikator dan teman-teman yang bekerja di ojol. Untuk mencari titik temu, karena memang harus duduk dan dibicarakan ya, karena masing-masing kemudian kan memiliki perhitungan-perhitungan,” ujar Prasetyo, dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (24/5).
Dia menjelaskan, aplikator memiliki perhitungan komposisi 80-20 persen untuk setiap orderan yang diterima. Namun dari aspirasi mitra, porsi 20 persen tersebut masih dianggap kebesaran.
Itulah mengapa, kata dia, perlu ada dialog untuk mencari titik temu. Prasetyo juga menegaskan, pihaknya sudah meminta kementerian terkait untuk menerima audiensi lebih lanjut.
“Karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita di ojol ini salah satu penggerak roda ekonomi kita. Jumlahnya juga cukup besar dari sisi jumlah pekerja. Kemudian dari sisi ekonomi juga signifikan membatu kita kan,” ungkapnya.
Ojol Janji Setop Demo
Saat diskusi terbuka bersama Komisi 5 DPR RI, gabungan ojol se-Indonesia janji berhenti demo seandainya permintaan menurunkan tarif aplikasi dikabulkan pemerintah dan perusahaan.
Ade Armansyah sebagai perwakilan Kelompok Korban Aplikator mengatakan, permintaan tersebut merupakan tuntutan ‘turun temurun’ yang disuarakan di setiap aksi massa. Namun, hingga sekarang, pemerintah dan aplikator belum benar-benar mengabulkannya.
Ade menegaskan, pihaknya tak masalah jika DPR ingin merancang Undang-Undang Angkutan Online. Namun, dia meminta DPR terlebih dulu menekan pemerintah agar membuat aturan khusus soal tarif potongan aplikasi.
“Kami butuh dukungan jelas dari bapak-bapak untuk menekan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, untuk bisa menentukan bahwa potongan itu 10 persen maksimal,” tuturnya.
“Jadi tidak lagi ada lagi aksi-aksi ojol ke depan, sampai kita mulai mengikuti kemauan bapak untuk membuat Undang-undang,” kata dia menambahkan.
