Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot rencana penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen di Indonesia. Bahkan, mereka akan belajar langsung dari Brasil sebagai ahlinya!
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya berencana mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari pengembangan etanol untuk bahan bakar. Sebab, menurutnya, Negeri Samba sudah terbukti berhasil mengelola senyawa nabati tersebut.
“Karena ini sesuatu yang baru, maka tim saya akan kirim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini. Tetapi di B40 ke B50 itu kita yang cepat,” kata Bahlil Lahadalia, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (26/10).
Menurut Bahlil, Brasil merupakan salah satu negara percontohan untuk mandatori bioetanol. Dia menjelaskan, ketika Indonesia baru mau menuju E10, tapi di sana sudah mencapai E30. Bahkan, di beberapa kawasan sudah menerapkan E100.
“Etanol itu di negara mereka E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada E85. Dan kita sudah sepakat untuk membentuk tim. Kemarin saya tanda tangan MOU,” tuturnya.
Selain kerja sama dalam pengembangan bioetanol, kedua negara juga sepakat untuk menjalin kemungkinan kerja sama pengembangan nuklir. Karuan saja, Brasil punya uranium dan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah beroperasi.
“Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.
“Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum aturan benar-benar diresmikan.
Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil mengingatkan, kebijakan itu penting untuk kemandirian energi Indonesia.
“E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun,” kata Bahlil.
