Produsen mobil asal China, Chery mengomentari rencana Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang mau menaikkan tarif parkir kendaraan di Jakarta. Menurut mereka, kebijakan tersebut kemungkinan akan berpengaruh ke penjualan mobil di Indonesia.
Budi Darmawan selaku Direktur Pemasaran PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengatakan, berpengaruh atau tidaknya kebijakan itu ditentukan seberapa besar kenaikan tarif parkir di Jakarta. Dia menduga, jika revisinya signifikan, maka konsumen akan berpikir ulang membeli kendaraan baru.
“Mobil itu kan kebutuhan pokok ya, kalau untuk orang Jakarta. Tentunya sedikit-banyak kebijakan baru apapun akan berdampak, baik positif maupun negatif,” ujar Budi Darmawan saat ditemui di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Selasa (17/6).
“Kalau hal ini beneran diterapkan, mungkin saja (berdampak ke penjualan), tergantung besaran (kenaikannya). Kalau signifikan, orang bakal berpikir sisi ekonomisnya, mana yang lebih efisien,” tambahnya.
Meski demikian, menurut Budi, konsumen terkadang membeli mobil baru untuk mengincar kepraktisan. Lebih lagi, kata dia, kendaraan tersebut sudah menjadi kebutuhan pokok konsumen perkotaan. Sehingga, mereka yang ‘tak peduli’ dengan kenaikan parkir tentu masih ada.
Diberitakan detikOto sebelumnya, Pramono Anung berencana akan menaikkan tarif parkir kendaraan di Jakarta. Nantinya, pemasukan dari sumber tersebut akan dialihkan untuk subsidi transportasi umum di kawasan setempat.
“Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan (tarif) parkirnya saya mau naikkan,” kata Pramono di Semanggi, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut tak hanya bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, melainkan juga untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat agar bisa menikmati layanan transportasi umum secara gratis.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Tak hanya menaikkan tarif parkir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Kebijakan tersebut secara spesifik menyasar pengguna kendaraan pribadi yang tergolong mampu secara finansial.
