Presiden Prabowo Subianto menggaungkan rencana Indonesia melahirkan mobil nasional dalam waktu 3 tahun ke depan. Namun, pengamat transportasi meminta, pemerintah jangan hanya fokus pada mobil nasional. Pikirkan juga pemerataan transportasi umum.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan memiliki mobil nasional sendiri dalam waktu dekat ini. Presiden telah menyiapkan alokasi dana dan pabriknya.
“Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah tidak hanya fokus pada mobil nasional. Pemerataan transportasi umum dengan kualitas yang baik juga harus menjadi prioritas.
“Sebanyak 95 persen kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi umum modern. Bahkan banyak kota sudah tidak memiliki fasilitas transportasi umum. Andai ada, rata-rata sarana transportasi umum itu usianya di atas 10-15 tahun dan tidak layak operasi,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Djoko, transportasi umum modern dengan skema buy the service baru ada di 17 kota dan 11 kabupaten. Di Indonesia terdapat 514 pemda (termasuk 38 provinsi), artinya masih banyak daerah yang belum tersentuh transportasi umum modern itu.
“Program mobil nasional akan menciptakan sejumlah kendaraan untuk mobilitas para pejabat di Indonesia.Kebutuhan mobilitas tdak hanya oleh pejabat, rakyat juga memerlukan. Alangkah baiknya juga diproduksi mobil untuk rakyat berupa bus, angkutan pedesaan, dan truk. Bus untuk menambah kota dan kabupaten memiliki transportasi umum modern. Angkutan pedesaan untuk digunakan warga desa ke pasar mengangkut hasil desa. Truk untuk angkut logistik dan pangan,” beber Djoko.
Lanjut Djoko, belajar dari India, China dan Jepang, produksi truk dan bus juga menjadi target mereka. Di Indonesia, kebutuhan bus dan truk juga cukup tinggi.
“APBN dari rakyat, jangan hanya untuk pejabat tapi juga rakyat ikut meniknati program mobil nasional,” sebut Djoko.
