Pasar kendaraan niaga di Indonesia tengah riuh. Bukan soal angka penjualan yang meroket, melainkan keresahan para produsen truk lokal terkait “serbuan” truk impor asal China.
Ketua I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto, mengakui bahwa pihaknya telah menampung keluhan tersebut dan membawanya ke meja Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Itu kami sudah sampaikan ke Kemenperin, jadi mungkin nanti akan dicarikan jalan,” ujar Jongkie saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Lantas, bagaimana truk-truk ini bisa masuk dengan begitu masif? Jongkie menjelaskan ada beberapa jalur legal yang dimanfaatkan. Salah satunya melalui skema investasi.
“Mereka memang masuk bisa pakai beberapa cara. Dalam master list ada juga kan, karena dia investasi beli peralatan termasuk truknya, itu boleh juga (diimpor),” jelasnya.
Tak hanya itu, banyak truk impor asal Negeri Tirai Bambu ini masuk dengan status penggunaan terbatas. Contoh paling umum adalah untuk operasional di area tambang atau off-road. Karena tidak melintas di aspal umum, truk-truk ini “sakti” alias tidak butuh surat-surat laik jalan.
“Ada juga yang masukin tapi hanya dipakai di tambang. Karena dia nggak pakai jalan raya, maka mobil itu nggak memerlukan laik jalan atau homologasi,” tambah Jongkie.
Masalahnya, kondisi ini dianggap menciptakan ketimpangan bagi pabrikan yang sudah berinvestasi besar membangun fasilitas perakitan di dalam negeri dan mengikuti aturan homologasi yang ketat.
Gaikindo pun memberikan usulan konkret kepada pemerintah agar persaingan kembali sehat. Solusinya simpel: semua yang punya roda dan mesin harus lolos standar Indonesia.
“Bisa juga nanti ditertibkan dari Perindustrian dengan bikin keputusan semua mobil, truk atau apapun, harus laik jalan di sini. Beres kan,” tegasnya.
Kebanyakan truk impor China itu masuk Indonesia untuk digunakan sebagai kendaraan di pertambangan. Mereka masuk Indonesia tanpa memenuhi persyaratan seperti truk yang kebanyakan dijual dan diproduksi di Indonesia. Salah satunya soal pemenuhan regulasi emisi. Di Indonesia saat ini sudah menerapkan standar emisi Euro 4. Tapi truk dari China itu masuk dengan standar emisi Euro 2.
“Mereka datang tanpa investasi di Indonesia. Mereka datang dengan produk yang tidak sesuai standar regulasi Indonesia. Mereka datang dengan tidak mengikuti persyaratan yang disyaratkan,” kata Aji Jaya, Direktur Marketing PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Mitsubishi Fuso), saat ditemui di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Bahkan belum lama ini, merek China itu ikut pameran dengan memamerkan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Hal ini yang menjadi sorotan pabrikan Jepang.
Padahal, pabrikan truk yang sudah memproduksi di dalam negeri telah berinvestasi besar-besaran. Mitsubishi Fuso sendiri sudah eksis 50 tahun di Indonesia. Ribuan tenaga kerja dilibatkan dalam industri kendaraan komersial tersebut.
“Kalau sampai kami nggak dilindungi tentunya itu akan berdampak kepada aktivitas manufaktur kami. Otomatis misalnya kalau kami nggak bisa produksi, ya investasi ke masyarakat Indonesia juga (terpengaruh). Kami sudah berkontribusi untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan saat ini kami sedang mengalami situasi seperti itu,” sebut Aji.
Direktur Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) Harianto Sariyan mengatakan pabrik di Tanah Air yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 75 ribu unit. Saat ini kapasitas terpakai 35 persen hingga 45 persen.
“Tapi 2025 tahun paling suram buat kami sisa sekitar 25 persen. Karena tahun lalu banyak truk China masuk,” kata Harianto di pabriknya, Rabu (21/1) dikutip dari CNN.
