Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Di Swedia, anggota DPR tidak dapat jatah mobil dinas, apalagi tunjangan bensin. Wakil rakyat di sana harus menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta.
Pejabat dan anggota parlemen di Swedia tidak mendapatkan keistimewaan apa pun. Dikutip Mail and Guardian, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisinya.
“Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili,” demikian dikutip Mail and Guardian.
Politisi di sana yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, alih-alih transportasi massal, malah akhirnya menjadi berita utama. Bahkan juru bicara Parlemen menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen.
BBC memberitakan, semua anggota parlemen Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berupa Volvo S80. Mobil itu hanya untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan semua transportasi umum secara cuma-cuma.
Bahkan, salah satu pejabat parlemen Rene Poedtke mengatakan, tiga mobil dinas itu juga tidak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah. “Kami bukan perusahaan taksi,” katanya.
Tunjangan Anggota DPR RI
Kini, di Indonesia lagi heboh anggota DPR RI mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Tunjangan Rp 50 juta tersebut merupakan pengganti fasilitas rumah dinas DPR yang sudah dihapus.
Anggota DPR juga mendapatkan tunjangan transportasi (bensin). Menurut Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir tunjangan bensin untuk anggota DPR tidak mengalami kenaikan. Adies mengatakan tunjangan bensin tetap sebesar Rp 3 juta.
“Tidak (naik). Rp 3 juta,” katanya seperti dikutip detikNews.
