Gabungan ojek online (ojol) se-Indonesia akan menggelar aksi besar-besaran di sejumlah kota besar, Selasa (20/5). Peserta demo digadang-gadang akan membludak dari perkiraan awal. Bukan 250 ribu, melainkan 500 ribu mitra driver!
Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah aliansi terkait untuk menggelar aksi massa tersebut. Bahkan, bukan cuma di Jakarta, demo akbar juga akan dihelat di kota-kota lain.
“Pada Selasa 20 Mei 2025, akan ada beberapa aliansi ikut serta, yakni APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan,” ujar Igun melalui keterangan resminya, dikutip Sabtu (17/5).
“Aksi ini diperkirakan digelar di hampir seluruh kota di Indonesia dengan estimasi total pengemudi roda dua dan empat yang akan turun aksi sekitar 500 ribu orang dengan target utama kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado dan Ambon,” tambahnya.
Meski akan digelar di banyak kota, namun aksi tersebut tetap berpusat di Jakarta. Menurut Igun, ada tiga titik utama yang telah ditetapkan, yakni Istana Merdeka, Kantor Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI.
“Aksi Akbar 205 ini akan terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kemenhub dan DPR RI, maka akan sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta akan lumpuh karena kemacetan panjang, sehingga kami mohon maaf dari jauh hari apabila ada masyarakat terjebak kemacetan,” ungkapnya.
Menurut rencana, sejumlah ojol dari Pulau Jawa dan sekitarnya juga akan berbondong-bondong datang ke Jakarta. Maka, kata dia, jangan heran jika situasi jalan akan penuh ‘pasukan hijau’.
“Ada yang akan hadir dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek dan Karawang dari arah timur pulau Jawa, Jakarta akan kedatangan juga ratusan ojol dari barat Pulau Jawa seperti dari Palembang, Lampung dan Banten Raya,” kata dia.
Secara garis besar, tuntutan aksi pekan depan masih sama seperti demo-demo sebelumnya, yakni mendesak perusahaan ojol menaati regulasi yang tertulis di Permenhub PM No.12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.667 tahun 2022 dengan perubahan KP No.1001 tahun 2022 mengenai tarif dan potongan biaya sewa aplikasi.
Selain meminta potongan aplikasi diturunkan dari yang semula 30 persen menjadi 10 persen, mereka juga menuntut payung hukum untuk mitra driver dan menindak aplikator-aplikator ‘nakal’.
