Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikatakan akan memberikan insentif untuk pemilik kendaraan yang taat membayar pajak kendaraan. Namun, pengemplang pajak alias pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak akan dikasih insentif.
Hal itu disampaikan Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni. Pekan lalu, Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
Agus Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi pelayanan Samsat dan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
“Kami bersama pembinaan samsat nasional diterima oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta membahas terkait dengan kesamsatan. Tadi sudah didiskusikan beberapa kebijakan yang akan diambil dan sudah diambil oleh bapak Gubernur,” terang Agus Fatoni seperti dikutip situs resmi Korlantas Polri.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah pemberian insentif kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan. Tapi, bagi yang menunggak pajak tidak akan diberi insentif.
“DKI Jakarta akan memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, tetapi juga tidak memberikan insentif kepada yang melanggar. Jadi ini untuk prinsip keadilan insentif diberikan kepada yang benar-benar taat,” ujar Agus Fatoni.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempertimbangkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.
“Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan,” ungkap Agus Fatoni. bonus
