Shell buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan imbas kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM).
Kabar PHK itu tidak dibantah oleh Shell Indonesia. Pihaknya melakukan penyesuaian operasional, mulai dari jam hingga pekerja yang dirumahkan.
“Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan,” kata President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian saat dihubungi detikOto, Selasa (16/9/2025).
Dia melanjutkan, SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM yang masih tersedia dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.
Lebih lanjut saat ini produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga pemberitahuan lebih lanjut.
“Shell Indonesia senantiasa berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali,” ujarnya lagi.
Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini mengalami kekosongan. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil menyebut operator SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan Pertamina.
Kekosongan BBM ini disinyalir gara-gara SPBU swasta sudah mulai kehabisan stok. Bahlil juga membantah tidak memberikan izin impor.
“Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri yang menyangkut hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara,” kata Bahlil dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
“Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kemarin, saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina, dan Wamen saya juga sudah pimpin rapat. Nanti saya cek perkembangan terakhir tim yang saya bentuk,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan badan usaha penyedia bahan bakar swasta sudah diberikan alokasi impor lebih banyak dari tahun lalu.
“SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan 2024,” ungkap dia.
“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” jelasnya lagi.
