Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini mengalami kekosongan. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil menyebut operator SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan Pertamina.
Kekosongan BBM ini disinyalir gara-gara SPBU swasta sudah mulai kehabisan stok. Bahlil juga membantah tidak memberikan izin impor.
“Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kenapa? karena ini terkait hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri yang menyangkut hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara,” kata Bahlil dikutip dari Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
“Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kemarin, saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina, dan Wamen saya juga sudah pimpin rapat. Nanti saya cek perkembangan terakhir tim yang saya bentuk,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan badan usaha penyedia bahan bakar swasta sudah diberikan alokasi impor lebih banyak dari tahun lalu.
“SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan 2024,” ungkap dia.
“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kilo liter, di 2025 kita memberikan kuota impor satu juta kilo liter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” jelasnya lagi.
Diberitakan detikcom sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk mengatasi masalah kekosongan di SPBU swasta, saat ini pihaknya tengah meminta data terkait keperluan berapa volume yang dibutuhkan SPBU swasta. Nantinya dengan data tersebut akan diolah oleh Kementerian ESDM untuk diberikan kepada Pertamina.
Dengan begitu, kekosongan BBM yang ada di SPBU swasta akan mendapatkan alokasi dari Pertamina yang mana alokasi tersebut bisa didapatkan dari stok yang ada ataupun melakukan impor dari Pertamina. Laode mengatakan langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan pasokan BBM di SPBU swasta bisa terpenuhi.
“Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta. Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya (ke SPBU swasta). Begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina nya. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih pak, kami harus impor tambahan,” katanya.
Terkait dengan mekanisme sinkronisasi pasokan BBM tersebut kata Laode dapat dilakukan melalui skema business to business (B2B).
“Kalau itu kan ada mekanisme B2B, business to business (B2B). Kita nggak bicara lebih mahal atau lebih murah,” katanya.
